Selasa, 03 April 2012

PERANAN EKOLOGIS DAN SOSIAL EKONOMIS HUTAN MANGROVE
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR1)
Oleh:
Chairil Anwar2) dan Hendra Gunawan2)

ABSTRAK
Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang
penting dalam pembangunan, khususnya di wilayah pesisir. Meskipun
demikian, kondisi hutan mangrove di Indonesia terus mengalami kerusakan dan
pengurangan luas dengan kecepatan kerusakan mencapai 530.000 ha/tahun.
Sementara laju penambahan luas areal rehabilitasi mangrove yang dapat
terealisasi masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju kerusakannya,
yaitu hanya sekitar 1.973 ha/tahun. Demikian juga kondisi hutan mangrove di
Sumatera Barat hanya 4,7% yang baik, sementara 95,3% dalam keadaan
rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memulihkan
kembali hutan mangrove yang rusak agar dapat kembali memberikan fungsinya
bagi kesejahteraan manusia dan mendukung pembangunan wilayah pesisir.
Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting
keberadaan mangrove dalam mendukung kehidupan perekonomian
masyarakat pesisir perlu terus digalakkan. Pengikutsertaan masyarakat dalam
upaya rehabilitasi dan pengelolaan mangrove dapat menjadi kunci keberhasilan
pelestarian mangrove. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui kegiatan silvofishery, pemanenan
(seperti: kayu, nira nipah, kepiting bakau, kerang bakau, dan lain-lain) secara
lestari serta pengembangan wisata. Isu tsunami dapat menjadi pemicu untuk
menggalakkan kembali rehabilitasi hutan mangrove yang rusak di pantai barat
Sumatera dalam rangka meredam efek merusak dari tsunami, mengingat pantai
barat Sumatera merupakan jalur gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami.
Kata kunci: Mangrove, pesisir, rehabilitasi, silvofishery

I. PENDAHULUAN
Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai
atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove
tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung atau pantai-pantai yang datar,
biasanya di sepanjang sisi pulau yang terlindung dari angin atau di belakang
terumbu karang di lepas pantai yang terlindung (Nontji, 1987; Nybakken, 1992).
Ekosistem hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis, namun labil.
Dikatakan kompleks karena ekosistemnya di samping dipenuhi oleh vegetasi
mangrove, juga merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Jenis
tanah yang berada di bawahnya termasuk tanah perkembangan muda (saline
young soil) yang mempunyai kandungan liat yang tinggi dengan nilai kejenuhan
basa dan kapasitas tukar kation yang tinggi. Kandungan bahan organik, total
nitrogen, dan ammonium termasuk kategori sedang pada bagian yang dekat
laut dan tinggi pada bagian arah daratan (Kusmana, 1994). Bersifat dinamis
1 Makalah Utama pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian : Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya
Hutan. Padang, 20 September 2006
2 Peneliti pada Kelti Konservasi Sumberdaya Alam, Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor
Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian, 2007
24
karena hutan mangrove dapat tumbuh dan berkembang terus serta mengalami
suksesi sesuai dengan perubahan tempat tumbuh alaminya. Dikatakan labil
karena mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih kembali seperti sediakala.
Sebagai daerah peralihan antara laut dan darat, ekosistem mangrove
mempunyai gradien sifat lingkungan yang tajam. Pasang surut air laut
menyebabkan terjadinya fluktuasi beberapa faktor lingkungan yang besar,
terutama suhu dan salinitas. Oleh karena itu, jenis-jenis tumbuhan dan
binatang yang memiliki toleransi yang besar terhadap perubahan ekstrim faktorfaktor
tersebutlah yang dapat bertahan dan berkembang. Kenyataan ini
menyebabkan keanekaragaman jenis biota mangrove kecil, akan tetapi
kepadatan populasi masing-masing umumnya besar (Kartawinata et al., 1979).
Karena berada di perbatasan antara darat dan laut, maka hutan mangrove
merupakan ekosistem yang rumit dan mempunyai kaitan, baik dengan
ekosistem darat maupun lepas pantai. Mangrove di Indonesia mempunyai
keragaman jenis yang tinggi yaitu memiliki 89 jenis tumbuhan yang terdiri dari
35 jenis pohon, 5 jenis terna, 9 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit, dan 2
jenis parasit (Nontji, 1987).
Tulisan berikut merupakan hasil kajian pustaka untuk menggambarkan
peranan mangrove dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir, terutama
dalam segi ekologis maupun sosial ekonominya.

II. KONDISI MANGROVE SAAT INI
A. Kondisi Umum di Indonesia
Tekanan yang berlebihan terhadap kawasan hutan mangrove untuk
berbagai kepentingan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian alam
telah mengakibatkan terjadinya penurunan luas hutan mangrove yang cukup
drastis. Berdasarkan data tahun 1984, Indonesia memiliki mangrove dalam
kawasan hutan seluas 4,25 juta ha, kemudian berdasar hasil interpretasi citra
landsat (1992) luasnya tersisa 3,812 juta ha (Ditjen INTAG dalam Martodiwirjo,
1994); dan berdasarkan data Ditjen RRL (1999), luas hutan mangrove
Indonesia tinggal 9,2 juta ha (3,7 juta ha dalam kawasan hutan dan 5,5 juta ha
di luar kawasan). Namun demikian, lebih dari setengah hutan mangrove yang
ada (57,6 %), ternyata dalam kondisi rusak parah, di antaranya 1,6 juta ha
dalam kawasan hutan dan 3,7 juta ha di luar kawasan hutan. Kecepatan
kerusakan mangrove mencapai 530.000 ha/th.
Upaya merehabilitasi daerah pesisir pantai dengan penanaman jenis
mangrove sebenarnya sudah dimulai sejak tahun sembilan-puluhan. Data
penanaman mangrove oleh Departemen Kehutanan selama tahun 1999 hingga
2003 baru terealisasi seluas 7.890 ha (Departemen Kehutanan, 2004), namun
tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Data ini menunjukkan laju
rehabilitasi hutan mangrove hanya sekitar 1.973 ha/tahun. Di samping itu,
masyarakat juga tidak sepenuhnya terlibat dalam upaya rehabilitasi mangrove,
dan bahkan dilaporkan adanya kecenderungan gangguan terhadap tanaman
mengingat perbedaan kepentingan.
B. Kondisi Mangrove di Sumatera Barat
Hampir sama dengan kondisi Indonesia pada umumnya, kondisi hutan
mangrove di Sumatera Barat juga sedang mengalami degradasi. Berdasar data
Peranan Ekologis dan Sosial … (Chairil Anwar dan Hendra Gunawan)
25
Ditjen RRL (1999), total luas hutan mangrove di Sumatera Barat 51.915,14 ha.
Di daratan Sumatera Barat, hutan mangrove yang terletak dalam kawasan
hutan 6.060,98 ha dan di luar kawasan hutan 13.253,76 ha, sedangkan sisanya
terletak di Kepulauan Mentawai 32.600,00 ha. Dari luasan hutan mangrove
yang berada di daratan Sumatera Barat tersebut hanya 4,7% (909,82 ha) yang
kondisinya baik, sementara 95,3% (18.404,92 ha) dalam keadaan rusak (Tabel 1).
Tabel 1. Kondisi hutan mangrove di Sumatera Barat (1999)
Kondisi dan status kawasan
Kabupaten/Kota Baik (ha) Rusak (ha)
Kawasan Non kawasan Kawasan Non kawasan
Total luas
(ha)
Agam 42,07 10,44 221,14 1.672,42 1.946,07
Padang Pariaman 228,91 215,71 3.734,34 5.107,28 8.286,24
Pasaman 186,97 98,96 1.287,71 3.902,81 5.476,45
Pesisir Selatan 24,74 96,30 219,30 1.757,47 2.169,81
Kota Padang 2,60 3,12 41,20 389,25 436,13
Mentawai - - - - 32.600,00
Jumlah 485,29 424,53 5.175,69 12.829,23 51.915,74
Sumber: Ditjen RRL, 1999

III. PERANAN EKOLOGIS MANGROVE
A. Mangrove dan Tsunami
Fungsi dan manfaat mangrove telah banyak diketahui, baik sebagai tempat
pemijahan ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak,
pelindung daratan dari tiupan angin, penyaring intrusi air laut ke daratan dan
kandungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan, tempat singgah
migrasi burung, dan sebagai habitat satwa liar serta manfaat langsung lainnya
bagi manusia. Musibah gempa dan ombak besar tsunami yang melanda
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias akhir tahun 2004 yang lalu
telah mengingatkan kembali betapa pentingnya mangrove dan hutan pantai
bagi perlindungan pantai. Berdasar karakteristik wilayahnya, pantai di sekitar
kota Padang pun masih merupakan alur yang sama sebagai alur rawan gempa
tsunami
Dilaporkan bahwa pada wilayah yang memiliki mangrove dan hutan pantai
relatif baik, cenderung kurang terkena dampak gelombang tersebut. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketebalan mangrove selebar 200 m dengan
kerapatan 30 pohon/100 m2 dengan diameter batang 15 cm dapat meredam
sekitar 50% energi gelombang tsunami (Harada dan Fumihiko, 2003 dalam
Diposaptono, 2005). Gelombang laut setinggi 1,09 m di Teluk Grajagan,
Banyuwangi dengan energi gelombang sebesar 1.493,33 Joule tereduksi
gelombangnya oleh hutan mangrove menjadi 0,73 m (Pratikno et al., 2002).
Hasil penelitian Istiyanto et al. (2003) yang merupakan pengujian model di
laboratorium antara lain menyimpulkan bahwa rumpun bakau (Rhizophora spp.)
memantulkan, meneruskan, dan menyerap energi gelombang tsunami yang
diwujudkan dalam perubahan tinggi gelombang tsunami melalui rumpun
tersebut. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mangrove di
sepanjang pantai dapat memperkecil efek gelombang tsunami yang menerjang
pantai. Mazda dan Wolanski (1997) serta Mazda dan Magi (1997)
menambahkan bahwa vegetasi mangrove, terutama perakarannya dapat
meredam energi gelombang dengan cara menurunkan tinggi gelombang saat
melalui mangrove.
Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian, 2007
26
B. Mangrove dan Sedimentasi
Hutan mangrove mampu mengikat sedimen yang terlarut dari sungai dan
memperkecil erosi atau abrasi pantai. Erosi di pantai Marunda, Jakarta yang
tidak bermangrove selama dua bulan mencapai 2 m, sementara yang berbakau
hanya 1 m (Sediadi, 1991). Dalam kaitannya dengan kecepatan pengendapan
tanah di hutan mangrove, Anwar (1998) dengan mengambil lokasi penelitian di
Suwung Bali dan Gili Sulat Lombok, menginformasikan laju akumulasi tanah
adalah 20,6 kg/m2/th atau setara dengan 14,7 mm/th (dominasi Sonneratia
alba); 9,0 kg/m2/th atau 6,4 mm/th (dominasi Rhizophora apiculata); 6,0
kg/m2/th atau 4,3 mm/th (bekas tambak); dan 8,5 kg/m2/th atau 6,0 mm/th
(mangrove campuran). Dengan demikian, rata-rata akumulasi tanah pada
mangrove Suwung 12,6 kg/m2/th atau 9 mm/th, sedang mangrove Gili Sulat 8,5
kg/m2/th atau 6,0 mm/th. Data lain menunjukkan adanya kecenderungan
terjadinya pengendapan tanah setebal antara 6 sampai 15 mm/ha/th atas
kehadiran mangrove. Informasi semacam ini sangat diperlukan guna
mengantisipasi permasalahan sosial atas lahan timbul di kemudian hari.
C. Mangrove dan Siklus Hara
Penelitian tentang gugur daun telah cukup banyak dilakukan. Hasil
pengamatan produksi serasah di Talidendang Besar, Sumatera Timur oleh
Kusmana et al. (1995) menunjukkan bahwa jenis Bruguierra parviflora sebesar
1.267 g/m2/th, B. sexangula 1.269 g/m2/th, dan 1.096 g/m2/th untuk komunitas
B. sexangula-Nypa fruticans. Pengamatan Khairijon (1999) di hutan mangrove
Pangkalan Batang, Bengkalis, Riau, menghasilkan 5,87 g/0,25m2/minggu daun
dan ranting R. mucronata atau setara dengan 1.221 g/m2/th dan 2,30
g/0,25m2/minggu daun dan ranting Avicennia marina atau setara dengan 478,4
g/m2/th, dan cenderung membesar ke arah garis pantai.
Hasil pengamatan Halidah (2000) di Sinjai, Sulawesi Selatan
menginformasi-kan adanya perbedaan produksi serasah berdasar usia
tanamannya. R. mucronata 8 tahun (12,75 ton/ha/th), kemudian 10 tahun
(11,68 ton/ha/th), dan 9 tahun (10,09 ton/ha/th), dengan laju pelapukan 74 %/60
hr (tegakan 8 th); 96%/60 hr (tegakan 9 th), dan 96,5%/60 hr (tegakan 10 th).
Hasil pengamatan di luar pun memperoleh data produksi berkisar antara 5-17
ton daun kering/ha/th (Bunt, 1978; Sasekumar dan Loi, 1983; Boonruang,
1984; dan Leach dan Burkin, 1985). Sukardjo (1995) menambahkan hasil
pengamatan guguran serasahnya sebesar 13,08 ton/ha/th, yang setara dengan
penyumbangan 2 kg P/ha/th dan 148 kg N/ha/th. Nilai ini sangat berarti bagi
sumbangan unsur hara bagi flora dan fauna yang hidup di derah tersebut
maupun kaitannya dengan perputaran hara dalam ekosistem mangrove.
D. Mangrove dan Produktivitas Perikanan
Kebijakan pemerintah dalam menggalakkan komoditi ekspor udang, telah
turut andil dalam merubah sistem pertambakan yang ada dalam wilayah
kawasan hutan. Empang parit yang semula digarap oleh penggarap tambak
petani setempat, berangsur beralih “kepemilikannya” ke pemilik modal, serta
merubah menjadi tambak intensif yang tidak berhutan lagi (Bratamihardja,
1991). Ketentuan jalur hijau dengan lebar 130 x nilai rata-rata perbedaan
pasang tertinggi dan terendah tahunan (Keppres No. 32/1990) berangsur
Peranan Ekologis dan Sosial … (Chairil Anwar dan Hendra Gunawan)
27
terabaikan. Padahal, hasil penelitian Martosubroto dan Naamin (1979) dalam
Dit. Bina Pesisir (2004) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara
luasan kawasan mangrove dengan produksi perikanan budidaya. Semakin
meningkatnya luasan kawasan mangrove maka produksi perikanan pun turut
meningkat dengan membentuk persamaan Y = 0,06 + 0,15 X; Y merupakan
produksi tangkapan dalam ton/th, sedangkan X merupakan luasan mangrove
dalam ha.
Hasil penelitian lain yang berkaitan dengan ekonomi menunjukkan bahwa
pembuatan 1 ha tambak ikan pada hutan mangrove alam akan menghasilkan
ikan/udang sebayak 287 kg/tahun, namun dengan hilangnya setiap 1 ha hutan
mangrove akan mengakibatkan kerugian 480 kg ikan dan udang di lepas pantai
per tahunnya (Turner, 1977). Pengurangan hutan mangrove terutama di areal
green belt sudah barang tentu akan menurunkan produktivitas perikanan
tangkapan.
E. Mangrove dan Intrusi Air Laut
Mangrove juga mampu dalam menekan laju intrusi air laut ke arah daratan.
Hasil penelitian Sukresno dan Anwar (1999) terhadap air sumur pada berbagai
jarak dari pantai menggambarkan bahwa kondisi air pada jarak 1 km untuk
wilayah Pemalang dan Jepara dengan kondisi mangrove-nya yang relatif baik,
masih tergolong baik, sementara pada wilayah Semarang dan Pekalongan,
Jawa Tengah sudah terintrusi pada jarak 1 km.
F. Mangrove dan Kesehatan
Rusminarto et al. (1984) dalam pengamatannya di areal hutan mangrove di
Tanjung Karawang menjumpai 9 jenis nyamuk yang berada di areal tersebut.
Dilaporkan bahwa nyamuk Anopheles sp., nyamuk jenis vektor penyakit
malaria, ternyata makin meningkat populasinya seiring dengan makin
terbukanya pertambakan dalam areal mangrove. Ini mengindikasikan
kemungkinan meningkatnya penularan malaria dengan makin terbukanya arealareal
pertambakan perikanan. Kajian lain yang berkaitan dengan polutan,
dilaporkan oleh Gunawan dan Anwar (2005) yang menemukan bahwa tambak
tanpa mangrove mengandung bahan pencemar berbahaya merkuri (Hg) 16 kali
lebih tinggi dari perairan hutan mangrove alami dan 14 kali lebih tinggi dari
tambak yang masih bermangrove (silvofishery). Saat ini sedang diteliti, di mana
kandungan merkuri diserap (pohon mangrove, biota dasar perairan, atau pun
ikan).
G. Mangrove dan Keanekaragaman Hayati
Mangrove juga memiliki fungsi ekologis sebagai habitat berbagai jenis
satwa liar. Keanekaragaman fauna di hutan mangrove cukup tinggi, secara
garis besar dapat dibagi dua kelompok, yaitu fauna akuatik seperti ikan, udang,
kerang, dan lainnya serta kelompok terestrial seperti insekta, reptilia, amphibia,
mamalia, dan burung (Nirarita et al., 996). Gunawan (1995) menemukan 12
jenis satwa melata dan amphibia, 3 jenis mamalia, dan 53 jenis burung di hutan
mangrove Arakan Wawontulap dan Pulau Mantehage di Sulawesi Utara. Hasil
survey Tim ADB dan Pemerintah Indonesia (1992) menemukan 42 jenis burung
yang berasosiasi dengan hutan mangrove di Sulawesi. Di Pulau Jawa tercatat
Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian, 2007
28
167 jenis burung dijumpai di hutan mangrove, baik yang menetap maupun
migran (Nirarita et al., 1996).
Kalong (Pteropus vampyrus), monyet (Macaca fascicularis), lutung
(Presbytis cristatus), bekantan (Nasalis larvatus), kucing bakau (Felis viverrina),
luwak (Paradoxurus hermaphroditus), dan garangan (Herpetes javanicus) juga
menyukai hutan mangrove sebagai habitatnya (Nontji, 1987). Beberapa jenis
reptilia yang hidup di hutan bakau antara lain biawak (Varanus salvator), ular
belang (Boiga dendrophila), ular sanca (Phyton reticulatus), dan jenis-jenis ular
air seperti Cerbera rhynchops, Archrochordus granulatus, Homalopsis buccata,
dan Fordonia leucobalia. Dua jenis katak yang dapat ditemukan di hutan
mangrove adalah Rana cancrivora dan R. limnocharis (Nirarita et al., 1996).
Hutan mangrove juga sebagai habitat beberapa jenis burung yang
dilindungi seperti pecuk ular (Anhinga anhinga melanogaster), bintayung
(Freagata andrew-si), kuntul perak kecil (Egretta garzetta), kowak merah
(Nycticorax caledonicus), bangau tongtong (Leptoptilos javanicus), ibis hitam
(Plegadis falcinellus), bangau hitam (Ciconia episcopus), burung duit (Vanellus
indicus), trinil tutul (Tringa guitifer), blekek asia (Limnodromus semipalmatus),
gegajahan besar (Numenius arquata), dan trulek lidi (Himantopus himantopus)
(Sutedja dan Indrabrata, 1992). Jenis-jenis burung Egretta eulophotes, kuntul
perak (E. intermedia), kuntul putih besar (E. alba), bluwok (Ibis cinereus), dan
cangak laut (Ardea sumatrana) juga mencari makan di dekat hutan mangrove
(Whitten et al., 1988).

IV. PERANAN SOSIAL EKONOMIS MANGROVE
Contoh pemanfaatan mangrove, baik langsung maupun tidak langsung
antara lain:
A. Arang dan Kayu Bakar
Arang mangrove memiliki kualitas yang baik setelah arang kayu oak dari
Jepang dan arang onshyu dari Cina. Pengusahaan arang mangrove di
Indonesia sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu, antara lain di Aceh, Riau,
dan Kalimantan Barat. Pada tahun 1998 produksi arang mangrove sekitar
330.000 ton yang sebagian besar diekspor dengan negara tujuan Jepang dan
Taiwan melalui Singapura. Harga ekspor arang mangrove sekitar US$ 1.000/10
ton, sedangkan harga lokal antara Rp 400,- - Rp 700,-/kg. Jumlah ekspor
arang mangrove tahun 1993 mencapai 83.000.000 kg dengan nilai US$
13.000.000 (Inoue et al., 1999).
Jenis Rhizophoraceae seperti R. apiculata, R. Mucronata, dan B. gymnorrhiza
merupakan kayu bakar berkualitas baik karena menghasilkan panas
yang tinggi dan awet. Harga jual kayu bakar di pasar desa Rp 13.000,-/m3 yang
cukup untuk memasak selama sebulan sekeluarga dengan tiga orang anak.
Kayu bakar mangrove sangat efisien, dengan diameter 8 cm dan panjang 50
cm cukup untuk sekali memasak untuk 5 orang. Kayu bakar menjadi sangat
penting bagi masyarakat terutama dari golongan miskin ketika harga bahan
bakar minyak melambung tinggi (Inoue et al., 1999).
Peranan Ekologis dan Sosial … (Chairil Anwar dan Hendra Gunawan)
29
B. Bahan Bangunan
Kayu mangrove seperti R. apiculata, R. Mucronata, dan B. gymnorrhiza
sangat cocok digunakan untuk tiang atau kaso dalam konstruksi rumah karena
batangnya lurus dan dapat bertahan sampai 50 tahun. Pada tahun 1990-an
dengan diameter 10-13 cm, panjang 4,9-5,5 m dan 6,1 m, satu tiang mencapai
harga Rp 7.000,- sampai Rp 9.000,-. Kayu ini diperoleh dari hasil penjarangan
(Inoue et al., 1999).
C. Bahan Baku Chip
Jenis Rhizophoraceae sangat cocok untuk bahan baku chip. Pada tahun
1998 jumlah produksi chip mangrove kurang lebih 250.000 ton yang sebagian
besar diekspor ke Korea dan Jepang. Areal produksinya tersebar di Riau,
Aceh, Lampung, Kalimantan, dan Papua. Harga chip di pasar internasional
kurang lebih US$ 40/ton (Inoue et al., 1999).
D. Tanin
Tanin merupakan ekstrak kulit dari jenis-jenis R. apiculata, R. Mucronata,
dan Xylocarpus granatum digunakan untuk menyamak kulit pada industri
sepatu, tas, dan lain-lain. Tanin juga dapat digunakan sebagai bahan baku
pembuatan lem untuk kayu lapis. Di Jepang tanin mangrove digunakan
sebagai bahan pencelup dengan harga 2-10 ribu yen (Inoue et al., 1999).
E. Nipah
Nipah (Nypa fruticans) memiliki arti ekonomi yang sangat penting bagi
masyarakat sekitar hutan mangrove. Daun nipah dianyam menjadi atap rumah
yang dapat bertahan sampai 5 tahun (Inoue et al., 1999). Pembuatan atap
nipah memberikan sumbangan ekonomi yang cukup penting bagi rumah tangga
nelayan dan merupakan pekerjaan ibu rumah tangga dan anak-anaknya di
waktu senggang. Menurut hasil penelitian Gunawan (2000) hutan mangrove di
Luwu Timur menopang kehidupan 1.475 keluarga perajin atap nipah dengan
hasil 460 ton pada tahun 1999.
F. Obat-obatan
Beberapa jenis mangrove dapat digunakan sebagai obat tradisional. Air
rebusan R. apiculata dapat digunakan sebagai astrigent. Kulit R. mucronata
dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan. Air rebusan Ceriops tagal
dapat digunakan sebagai antiseptik luka, sedangkan air rebusan Acanthus
illicifolius dapat digunakan untuk obat diabetes (Inoue et al., 1999).
G. Perikanan dan Rehabilitasi Mangrove
Sudah diulas di depan bahwa pembuatan 1 ha tambak ikan pada hutan
mangrove alam akan menghasilkan ikan/udang sebayak 287 kg/tahun, namun
dengan hilangnya setiap 1 ha hutan mangrove akan mengakibatkan kerugian
480 kg ikan dan udang di lepas pantai per tahunnya (Turner, 1977). Dari sini
tampak bahwa keberadaan hutan mangrove sangat penting bagi produktivitas
perikanan pada perairan bebas.
Dalam mengakomodasi kebutuhan lahan dan lapangan pekerjaan, hutan
mangrove dapat dikelola dengan model silvofishery atau wanamina yang
Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian, 2007
30
dikaitkan dengan program rehabilitasi pantai dan pesisisr. Kegiatan silvofishery
berupa empang parit pada kawasan hutan mangrove, terutama di areal Perum
Perhutani telah dimulai sejak tahun 1978. Empang parit ini pada dasarnya
adalah semacam tumpangsari pada hutan jati, di mana ikan dan udang sebagai
pengganti tanaman polowijo, dengan jangka waktu 3-5 tahun masa kontrak
(Wirjodarmodjo dan Hamzah, 1984).
Semula, empang parit ini hanya berupa parit selebar 4 m yang disisihkan
dari tepi areal kegiatan reboisasi hutan mangrove, sehingga keluasannya
mencapai 10-15% dari total area garapan. Jarak tanam 3 m x 2 m, dengan
harapan 4-5 tahun pada akhir kontrak, tajuk tanaman sudah saling menutup
(Wirdarmodjo dan Hamzah, 1984; Perum Perhutani Jawa Barat, 1984). Sejak
tahun 1990 dibuat sistem pola terpisah (komplangan) dengan 20 % areal untuk
budidaya ikan dan 80% areal untuk hutan dengan pasang surut bebas.
Dari sistem silvofishery semacam ini dengan pemeliharaan bandeng dan
udang liar dapat dihasilkan keuntungan sebesar Rp 5.122.000,-/ha/tahun untuk
2 kali panen setiap tahun (Perum Perhutani, 1995). Dalam membandingkan
pola silvofishery di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pola komplangan
menunjukkan perbandingan relatif lebih baik daripada pola empang parit, baik
dalam hal produktivitas perairan maupun pertumbuhan mutlak, kelangsungan
hidup maupun biomassa bandeng yang dipelihara pada masing-masing pola
(Sumedi dan Mulyadhi, 1996). Selisih pertumbuhan mutlaknya hanya 9,6 g
sedangkan biomassanya 7,1 kg/m3. Hasil ini berbeda dengan penelitian
Poedjirahajoe (2000) yang mengemukakan bahwa justru pola empang parit
menghasilkan bandeng pada usia 3 bulan dengan berat rata-rata 1 kg lebih
berat dibandingkan dengan pola komplangan. Namun demikian, kedua sistem
ini turut membantu dalam meningkatkan income petani petambak.
Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan mangrove dengan sistem ini
cukup besar. Data dari KPH Purwakarta menunjukkan bahwa dari luas areal
mangrove seluas 14.535 ha dapat melibatkan sebanyak 4.342 KK dalam
kegiatan silvofoshery (Perhutani Purwakarta, 2005). Data dari Badan Litbang
Pertanian (1986) dalam Anwar (2005) menggambarkan bahwa kontribusi dari
usaha budidaya tambak dengan luas total 208.000 ha dapat menghasilkan
129.279 ton ikan dan udang yang apabila ditaksir, nilainya melebihi dari Rp 138
milyar. Kegiatan ini pun dilaporkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak
117.034 KK yang sudah barang tentu dapat memberikan penghasilan yang
lebih baik bagi petani kecil.
H. Pertanian
Keberadaan hutan mangrove penting bagi pertanian di sepanjang pantai
terutama sebagai pelindung dari hempasan angin, air pasang, dan badai.
Budidaya lebah madu juga dapat dikembangkan di hutan mangrove, bunga dari
Sonneratia sp. dapat menghasilkan madu dengan kualitas baik. Tempat di
areal hutan mangrove yang masih terkena pasang surut dapat dijadikan
pembuatan garam. Pembuatan garam dapat dilakukan dengan perebusan air
laut dengan kayu bakar dari kayu-kayu mangrove yang mati. Di Bali, garam
yang diproduksi di sekitar mangrove dikenal tidak pahit dan banyak
mengandung mineral dengan harga di pasar lokal Rp 1.500,-/kg, sedangkan
bila dikemas untuk dijual kepada turis harganya menjadi US$ 6 per 700 gram
Peranan Ekologis dan Sosial … (Chairil Anwar dan Hendra Gunawan)
31
(Rp 68.000,-/kg). Air sisa rebusan kedua dimanfaatkan untuk produksi tempe
dan tahu dan dijual dengan harga Rp 2.000,-/liter (Inoue et al., 1999).
I. Pariwisata
Hutan mangrove yang telah dikembangkan menjadi obyek wisata alam
antara lain di Sinjai (Sulawesi Selatan), Muara Angke (DKI), Suwung, Denpasar
(Bali), Blanakan dan Cikeong (Jawa Barat), dan Cilacap (Jawa Tengah).
Hutan mangrove memberikan obyek wisata yang berbeda dengan obyek wisata
alam lainnya. Karakteristik hutannya yang berada di peralihan antara darat dan
laut memiliki keunikan dalam beberapa hal. Para wisatawan juga memperoleh
pelajaran tentang lingkungan langsung dari alam. Pantai Padang, Sumatera
Barat yang memiliki areal mangrove seluas 43,80 ha dalam kawasan hutan,
memiliki peluang untuk dijadikan areal wisata mangrove.
Kegiatan wisata ini di samping memberikan pendapatan langsung bagi
pengelola melalui penjualan tiket masuk dan parkir, juga mampu menumbuhkan
perekonomian masyarakat di sekitarnya dengan menyediakan lapangan kerja
dan kesempatan berusaha, seperti membuka warung makan, menyewakan
perahu, dan menjadi pemandu wisata.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial yang
sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir. Luas
mangrove di wilayah Provinsi Sumatera Barat sekitar 95 % (18.404,92 ha)
kondisinya rusak dan hanya sekitar 5 % (909,82ha) dalam kondisi baik. Oleh
karena itu, kegiatan rehabilitasi menjadi sangat prioritas sebelum dampak
negatif dari hilangnya mangrove ini meluas dan tidak dapat diatasi (tsunami,
abrasi, intrusi, pencemaran, dan penyebaran penyakit).
Kota Padang yang memiliki areal mangrove seluas 43,80 ha dalam
kawasan hutan berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata
(ekoturisme).
Dalam merehabilitasi mangrove seluas 18.405 ha areal mangrove di
daratan Provinsi Sumatera Barat yang diperlukan adalah master plan yang
disusun berdasarkan data obyektif kondisi biofisik dan sosial. Untuk keperluan
ini, Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam dapat memberikan kontribusi
dalam penyusunan master plan dan studi kelayakannya.
Dalam hal rehabilitasi mangrove, ketentuan green belt perlu dipenuhi agar
ekosistem mangrove yang terbangun dapat memberikan fungsinya secara
optimal (mengantisipasi bencana tsunami, peningkatan produktivitas ikan
tangkapan serta penyerapan polutan perairan).

DAFTAR PUSTAKA
Anwar, C. 1998. Akumulasi di Bawah Tegakan Mangrove. Prosiding Expose
Hasil Penelitian BTPDAS Surakarta, Februari 1998: 105-115. BTPDAS
Surakarta, Solo
Anwar, C. 2005. Wanamina, Alternatif Pengelolaan Kawasan Mangrove
Berbasis Masyarakat. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian Pemanfaatan
Jasa Hutan dan Non Kayu Berbasis Masyarakat sebagai Solusi
Peningkatan Produktivitas dan Pelestarian Hutan, Cisarua, 12 Desember
2003: 21-26. Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor
Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian, 2007
32
Boonruang, P. 1984. The Rate of Degradation of Mangrove Leaves,
Rhizophora apiculata BL and Avicennia marina at Phuket Island, Western
Peninsular of Thailand. Proc. As. Symp. Mangr. Env. Research and
Management (ed. E. Soepadmo, A.N. Rao; D.J. Macintosh),
Kualalumpur, June 1984: 200-208.
Bratamihardja, H. M. 1991. Pengelolaan Hutan Payau di Pantai Utara Pulau
Jawa. Prosidings Seminar IV, Ekosistem Mangrove, Bandar Lampung, 7-
9 Agustus 1990: 59-63. Program MAB Indonesia – LIPI. Jakarta.
Bunt, J.S. 1978. The Mangrove of the Eastern Coast of Cape York Peninsula of
Cooktown. Great Barrier Reef Mar. Park Author Working Paper No.
1:253-269.
Departemen Kehutanan. 2004 Statistik Kehutanan Indonesia, Frorestry
Statistics of Indonesia 2003. Badan Planologi Kehutanan, Departemen
Kehutanan, Jakarta.
Diposaptono, S. 2005. Rehabilitasi Pasca Tsunami yang Ramah Lingkungan.
Kompas, 10 Januari 2005.
Dit. Bina Pesisir. 2004. Pedoman Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Ditjen
Pesisir dan Pulau Kecil, DKP. Jakarta.
Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1999. Inventarisasi dan Identifikasi
Hutan Bakau (Mangrove) yang Rusak di Indonesia. Laporan Akhir. PT
Insan Mandiri Konsultan. Jakarta.
Gunawan, H. 1995. Keragaman Jenis Ikan, Terumbu Karang dan Flora Fauna
Hutan Mangrove, Taman Nasional Laut Bunaken-Manado Tua. Laporan
Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang.
Gunawan, H. 2000. Desentralisasi : Ancaman dan Harapan Bagi Masyarakat
Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan). CIFOR. Bogor.
Gunawan, H. dan C. Anwar. 2005. Kajian Pemanfaatan Mangrove dengan
Pendekatan Silvofishery. Laporan Tahunan. Puslitbang Hutan dan
Konservasi Alam, Bogor (tidak diterbitkan).
Halidah. 2000. Produksi dan Kecepatan Penguraian Serasah Rhizophora spp.
dan B. gymnorrhiza di Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Prosiding
Ekspose Hasil Penelitian Kehutanan, Makassar, 22 November 2000:
202-208. Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang.
Inoue, Y., O. Hadiyati, H.M.A. Affendi, K.R. Sudarma dan I.N. Budiana. 1999.
Model Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari. Departemen Kehutanan
dan Perkebunan dan JICA. Jakarta.
Istiyanto, D.C., S.K. Utomo, dan Suranto. 2003. Pengaruh Rumpun Bakau
terhadap Perambatan Tsunami di Pantai. Makalah pada Seminar
Nasional “Mengurangi Dampak Tsunami: Kemungkinan Penerapan Hasil
Riset” di Yogyakarta, 11 Maret 2003.
Kartawinata, K., S. Adisoemarto, S. Soemodihardjo, dan I. G. M. Tantra. 1979.
Status Pengetahuan Hutan Bakau di Indonesia. Prosiding Seminar
Ekosistem Mangrove. LIPI-MAB: 21-39., Jakarta.
Khairijon. 1999. Analisis dan Laju Dekomposisi Serasah Avicennia marina dan
Rhizophora mucronata Menurut Zonasi di Hutan Mangrove Pangkalan
Batang, Bengkalis, Riau. Prosidings Seminar VI: Ekosistem Mangrove,
Pakanbaru, 15-18 September 1998: 297-303. Kontribusi MAB Indonesia
No. 76-LIPI, Jakarta.
Peranan Ekologis dan Sosial … (Chairil Anwar dan Hendra Gunawan)
33
Kusmana, C., S. Takeda, and H. Watanabe. 1995. Litter Production of a
Mangrove Forest in East Sumatera, Indonesia. Prosidings Seminar V:
Ekosistem Mangrove, Jember, 3-6 Agustus 1994: 247-265. Kontribusi
MAB Indonesia No. 72-LIPI, Jakarta.
Leach, G.J. and S. Burgin. 1985. Litter Production and Seasonality of
Mangrove in Papua New Guinea. Aqu. Bot. 23:215-224.
Martodiwirjo, S. 1994. Kebijaksanaan Pengelolaan dan Rehabilitasi Hutan
Mangrove dalam Pelita VI. Bahan Diskusi Panel Pengelolaan Hutan
Mangrove, Mangrove Center, Denpasar, 26-28 Oktober 1994 (tidak
diterbitkan).
Mazda, Y. and E. Wolanski. 1997. Drag Force Due to Vegetation in Mangrove
Swamp. Mangrove and Salt Marches. Kluwer Academic Publisher,
Netherland.
Mazda, Y. and M. Magi. 1997. Mangrove Coastal Protection From Waves in
the Tong King Delta, Vietnam. Kluwer Academic Publisher, Netherland.
Nirarita, C.E., P. Wibowo dan D. Padmawinata (eds). 1996. Ekosistem Lahan
Basah Indonesia. Kerjasama antara Wetland International - Indonesia
Programme, Ditjen PHPA, Canada Fund, Pusat Pengembangan
Penataran Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan British Petrolium. Jakarta.
Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta.
Nybakken, J .W. 1992. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Perhutani. 1995. Pengelolaan Hutan Mangrove dengan Pendekatan Sosial
Ekonomi pada Masyarakat Desa Pesisir Pulau Jawa. Prosidings Seminar
V: Ekosistem Mangrove, Jember, 3-6 Agustus 1994: 35-42. Kontribusi
MAB Indonesia No. 72-LIPI, Jakarta.
Perhutani Jawa Barat. 1984. Pengelolaan Hutan Mangrove KPH Purwakarta.
Prosiding Seminar II: Ekosistem Mangrove: 53-56. LIPI, Balai Penelitian
Hutan, Perum Perhutani, Biotrop dan Dit. Bina Program Kehutanan,
Jakarta.
Perhutani Purwakarta. 2005. Renstra Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove
KPH Purwakarta, Perhutani KPH Purwakarta, Purwakarta.
Poedjirahajoe, E. 2000. Pengaruh Pola Sylvofishery terhadap Pertambahan
Berat Ikan Bandeng (Canos canos Forskal) di Kawasan Mangrove Pantai
Utara Kabupaten Brebes. Jurnal Konservasi Kehutanan, Vol. 2, Agustus
2000: 109-124, UGM, Yogyakarta.
Pratikno, W.A., Suntoyo, K. Sumbodho, Solihin, Taufik dan D. Yahya. 2002.
Perencanaan Perlindungan Pantai Alami untuk Mengurangi Resiko
terhadap Bahaya Tsunami. Makalah Lokakarya Nasional Pengelolaan
Ekosistem Mangrove, di Jakarta, 6-7 Agustus 2002.
Rusminarto, S., A. Munif, dan B. Riyadi. 1984. Survey Pendahuluan Fauna
Nyamuk di Sekitar Hutan Mangrove Tanjung Karawang, Jawa Barat.
Prosiding Seminar II: Ekosistem Mangrove: 232-234. LIPI, Balai
Penelitian Hutan, Perum Perhutani, Biotrop dan Dit. Bina Program
Kehutanan, Jakarta.
Sasekumar, A. and J. J. Loi. 1983. Litter Production in Three Mangrove Forest
Zones in Malay Peninsula. Aqu. Bot. 17: 283-290.
Sediadi, A. 1991. Pengaruh Hutan Bakau Terhadap Sedimentasi di Pantai
Teluk Jakarta. Prosidings Seminar IV, Ekosistem Mangrove, Bandar
Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian, 2007
34
Lampung, 7-9 Agustus 1990: 101-110. Program MAB Indonesia-LIPI.
Jakarta.
Sukardjo, S. 1995. Gugur Daun dan Unsur Hara di Hutan Mangrove Muara
Angke-Kapuk, Jakarta. Prosidings Seminar V: Ekosistem Mangrove,
Jember, 3-6 Agustus 1994: 128-134. Kontribusi MAB Indonesia No. 72-
LIPI, Jakarta.
Sukresno dan C. Anwar. 1999. Kajian Intrusi Air Asin pada Kawasan Pantai
Ber-lumpur di Patai Utara Jawa Tengah. Bulletin Teknologi Pengelolaan
DAS V (1) : 64-72. Balai Teknologi Pengelolaan DAS Surakarta, Solo.
Sumedi, N. dan D. Mulyadhi. 1996. Kajian Sylvofishery pada Hutan Mangrove
di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Bulletin Penelitian
Kehutanan No. 1 th 1996. Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang,
Makassar.
Sutedja, IGNN dan M. Y. Indrabrata. 1992. Mengenal Lebih Dekat Satwa yang
Dilindungi : BURUNG. Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Departemen Kehutanan. Jakarta.
Turner, R.E. 1977. Intertidal Vegetation and Commercial Yields of Penaeid
Shrimp. Trans. Am. Fish. Soc. 106: 411-416.
Wirjodarmodjo, H. dan Z. Hamzah. 1982. Beberapa Pengalaman Perum
Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Prosiding Seminar II:
Ekosistem Mangrove: 29-40. LIPI, Balai Penelitian Hutan, Perum
Perhutani, Biotrop, Dit. Bina Program Kehutanan, Jakarta.
Whitten, A.J., M. Mustafa dan G.S. Henderson. 1988. The Ecology of Sulawesi.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar